Mewujudkan edukasi bebas biaya yang berkualitas dan merata di Indonesia memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Salah satu kunci utama keberhasilan adalah sinergi modal sosial bangsa yang kuat, yang ditopang oleh kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat. Dua elemen ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi fondasi kokoh untuk memastikan setiap anak bangsa memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tanpa hambatan biaya.
Pada hari Kamis, 18 Juli 2024, pukul 10.00 WIB, di Ruang Rapat Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, diselenggarakan diskusi panel tingkat tinggi bertema “Strategi Inovatif Pendanaan Pendidikan Berkelanjutan”. Acara ini dihadiri oleh para perencana pembangunan, ekonom, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan. Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Bapak Dr. Dwi Aryo, menyatakan bahwa sinergi modal sosial dan pajak adalah strategi cerdas untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada demi mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs) di sektor pendidikan. Beliau juga menyoroti bahwa indeks modal sosial Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan tren positif, menandakan semangat gotong royong masyarakat yang tinggi.
Sinergi modal sosial dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk konkret. Pertama, melalui gerakan filantropi pendidikan yang lebih terorganisir. Banyak individu atau kelompok masyarakat yang peduli dapat menyumbangkan dana, waktu, atau keahlian untuk membantu sekolah-sekolah yang membutuhkan, menyediakan beasiswa, atau mengadakan program bimbingan belajar tambahan secara sukarela. Contohnya, pada 5 September 2024, Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa berhasil meresmikan tiga gedung sekolah baru di daerah terpencil yang dibangun murni dari dana donasi publik.
Kedua, upaya peningkatan kepatuhan pajak. Ketika masyarakat melihat secara transparan bahwa dana pajak yang mereka setorkan digunakan secara efektif untuk membangun fasilitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan menyediakan peralatan belajar, motivasi untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meluncurkan platform “Lihat Pajakmu, Lihat Sekolahmu” pada 1 April 2025, yang akan memungkinkan masyarakat melacak bagaimana dana pajak dialokasikan untuk pendidikan.
Dengan adanya sinergi modal sosial yang kuat dan kesadaran pajak yang meningkat, beban anggaran pemerintah untuk pendidikan dapat didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Ini akan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih resilient dan adaptif, sehingga cita-cita edukasi bebas biaya untuk seluruh anak Indonesia bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang dapat diwujudkan bersama.